PDM Kabupaten Malang - Persyarikatan Muhammadiyah

MAJELIS HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Ketua

Drs. Jufri Muhammad Adi, SH, MH, MM.Pd

jl.A.Yani gg ganesha 16 Lawang

081233 94100

Wakil Ketua

Muljadi, SH

Jl.parangargo 63 wagir

08523 1744455

Sekretaris

Cekli Setya Pratiwi, SH, LL.M

Jl.KacapiringKav 14 Sengkaling Dau

0341 462891

08133 4931211

Anggota

H. Muhammad Ariffien, BA

Jl.Sidomulyo I/45 Bululawang

0341 833063

0341 29011291

Haris Tofly, SH., M.Hum

081333279999

Mu’adzim Bisri, SH, SHI

085257733196

PROGRAM KERJA MAJELIS HUKUM DAN HAM 2011 SD 2014

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang

No

Program Kerja

Tujuan

Bentuk Kegiatan

Target

Sasaran

Waktu

A.

Institutional Building: Penguatan Kelembagaan dan  Kedudukan Hukum (Legal Capacity) Berbagai Amal Usaha Perserikatan

1.       Menyatukan pemikiran akan pentingnya memperkuat kelembagaan dan kedudukan hukum Amal Usaha Muhammadiyah

2.       Membentuk data base mengenai Asset dan Amal Usaha Muhammadiyah serta problematika terkait dengan kelembagaannya.

3.       Memperkuat kelembagaan dan kedudukan hukum berbagai Amal Usaha Perserikatan di Tingkat Ranting, Cabang dan Daerah Kabupaten Malang

1.       Workshop Urgensi Penguatan Kelembagaan dan Kedudukan Hukum  Amal Usaha Perserikatan

2.       Pemetaan Bersama Asset dan Amal Usaha Perserikatan dan Problematikanya

3.       Pendampingan Penguatan Kelembagaan dan Kedudukan Hukum Berbagai Amal Usaha Perserikatan Di Tingkat Ranting, Cabang dan Daerah

1.       Terbentuknya kesadaran akan pentingnya memperkuat kelembagaan dan kedudukan hukum setiap amal usaha Perserikatan di PDM Kabupaten Malang.

2.       Terbentuknya Data Base Mengenai Asset dan Amal Usaha Muhammadiyah beserta problematika kelembagaannya

3.       Management Amal Usaha Perserikatan PDM Kabupaten Malang dapat melakukan penguatan kelembagaan Amal Usahanya secara mandiri

Pimpinan Muhammadiyah di setiap Ranting, Cabang, dan Daerah Di Kabupaten Malang, Managemen pada Amal Usaha Muhammadiyah di Kabupaten Malang.

Idem

idem

  2011

2012

2013

B.

Peningkatan Kesadaran dan Pemberdayaan Hukum Masyarakat Secara Partisipatoris

1. Untuk meningkatkan Kesadaran  Hukum Anti Korupsi sejak dini

2. Untuk membentengi masyarakat pelajar  dari Bahaya Narkoba dan Obat-obatan terlarang

3.Untuk mengembangkan pos pelayanan hukumPos Layanan Hukum secara mandiri

4.       Untuk memberikan wawasan hukum secara thematik

1.a. Sosialisasi UU Pemberantasan Korupsi dan Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi

1.b. Menciptakan Budaya Anti Korupsi Di Sekolah Melalui Lomba Pembentukan Kantin Anti Korupsi

2.a. Mengenali Modus Operandi Kejahatan Di Bidang Narkoba dan Obat-Obatan Terlarang

3.a. Pelatihan dan Pembentukan Pos Layanan Hukum Mandiri Tingkat Cabang Di Kabupaten Malang

4.a. Talkshow Dinamika Hukum Thematik Sebulan Sekali

Masyarakat sadar mengenai substansi UU Pemberantasan Korupsi dan mengetahui peran fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia

Terbentuk sedikitnya 10 percontohan Kantin Sekolah Anti Korupsi di Kabupaten Malang

Menjalin Kerjasama Antara Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Malang dengan Satuan Tugas Anti Narkoba Polresta Malang

Terbentuk Pos Layanan Hukum Mandiri minimal 50% dari jumlah cabang

Masyarakat Dapat Mengikuti Perkembangan Hukum Kekinian

Kepala Sekolah dan Guru, Siswa pada Sekolah Muhammadiyah Di Kabupaten Malang

Idem

Pimpinan Lembaga Intra Pada Sekolah Menengah Pertama dan Atas Di Sekolah Muhammadiyah Kabupaten Malang

 2 orang per Cabang

Masyarakat Perserikatan khususnya dan masyarakat luas umumnya

2011

2012

2013

2012 sd 2013

C.

Peningkatan penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia melalui advokasi hak-hak dan pendampingan terhadap kaum marginal (perempuan, anak, disable person,  kelompok miskin, dhua’afa)

1.       Mensosialisasikan UU Penghapusan KDRT

2.       Membudayakan Pendidikan Tanpa Kekerasan Di Kalangan Guru

3.       Memberdayakan perempuan dan kelompok miskin melalui UKM

4.       Melalukan pendampingan terhadap korban kekerasan

5.       Sosialisasi UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

6.       Stop Kekerasan di Sekolah: Penyusunan Buku Saku Untuk Guru

7.       Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok Miskin Di Sektor Ekonomi (Bekerja Sama Dengan Majelis Ekonomi dan Hikmah)

8.       Pendampingan Korban Kekerasan Bekerjasama dengan Majelis Perempuan dan Anak

1.       Angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga berkurang

2.       Guru Sadar akan hak-hak anak peserta didiknya dan tidak melakukan kekerasan

3.       Para Ibu-ibu dapat memiliki usaha kecil yang mandiri

4.       Memberikan rasa aman kepada korban dan keluarga korban

Warga Muhammadiyah

Guru Sekolah

Kaum Miskin dan Perempuan

Korban kekerasan

2011

2012

2013

2014

2013

D.

Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah hukum, serta sengketa yang dihadapi oleh Perserikatan Di Kabupaten Malang

Penyelesaian permasalahan hukum secara cepat dan akurat

Pendampingan Baik Bersifat Litigasi maupun Non Litigasi

Permalasahan Hukum dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat

E.

Membangun kerjasama (Net-working) dengan pemerintah serta stake holder lainnya untuk kepentingan peningkatan kesadaran dan penegakan hukum serta penghormatan Hak Asasi Manusia

Membangunan Kerjasama dengan berbagai , pemerintah daerah dan pusat, swasta dan NGO baik lokal maupun nasional

Membentuk MoU dengan Lembaga Negara maupun NGO baik tingkat lokal maupun Nasional

Terjalin Hubungan saling menguntungkan antara para pihak